Apa Kata K.H. Hasyim Muzadi Tentang JK

K.H. Hasyim Muzadi Tokoh Bangsa :


" Pak JK itu Bisa Bertindak Cepat dan Berani Mengambil Resiko untuk sebuah Prinsif "

TEGAS ADALAH CIRI SEORANG NEGARAWAN

Apa Kata Budiarto Shambazy Tentang JK

Budiarto Shambazy Wartawan Senior Kompas :


" Pak JK ini sebagai Pemimpin yang tidak segan-segan turun kebawah ( turba ), ke Pelabuhan langsung teken paginya, sorenya barang bisa diekspor atau diimpor. Nah kita butuh ini pemimpin yang cepat mengatasi persoalan yang makin hari makin banyak "

" BERTINDAK CEPAT, CIRI SEORANG NEGARAWAN "

Jembatan Suramadu Diresmikan SBY

لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Akhirnya Jembatan Suramadu diresmikan juga oleh Presiden SBY, dimania Jembatan ini mempunyai panjang  5,438 meter. Lebar jembatan 2x15 meter. Lajur kendaraan 2x2x3.50 meter. Lajur darurat juga disiapkan 2x2.25 meter dan lajur sepeda motor 2 x 3.05 meter.

Biaya Pembangunan Jembatan Suramadu ini menelan biaya lebih kurang 4,5 Triliun yang sedianya ditahap perencanaan diperkirakan menelan dana  2,3 trilyun, adapun dana pembangunannya dibiayai dari anggaran APBN dan  Pinjaman Bank Exim China.

Mudah-mudahan jembatan ini dapat dipergunakan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat Madura pada khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada Umumnya dan dapat dijadikan ikon sebagai kebangkitan Teknologi Pembangunan Jembatan di Indonesia, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi buat pembangunan Jembatan lainnya, khususnya Jembatan Selat Sunda tentunya.


Tangerang, 11 Juni 2009,


Wasalam,

SURABAYA - Berapa tarif yang dikenakan kepada para penyeberang di Suramadu kemarin terjawab. Pengendara roda empat dikenai Rp 30 ribu dan motor Rp 3.000. Kepastian soal tarif itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto saat membacakan laporan teknis pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia itu di acara peresmian kemarin.

Bagaimana jenis kendaraan berat, seperti truk, tronton, dan bus? Djoko seusai acara peresmian kepada wartawan mengatakan, itu akan dibahas lebih lanjut selama masa uji coba 3-5 hari ke depan. "Tarif tol Suramadu berlaku setelah masa uji kelaikan jembatan," tambah Djoko.

Tarif itu, lanjut dia, sesuai usul Pemprov Jatim yang angkanya lebih rendah daripada tarif penyeberangan feri Ujung-Kamal (lihat grafis). Penghitungan itu didapat dari 40-60 persen tarif feri. Djoko berharap pemberlakuan tarif Suramadu yang akan dikelola BUMN PT Jasa Marga itu menjadi solusi untuk mengurangi overload distribusi barang dan jasa di Ujung-Kamal. "Semoga tarif ini dapat membantu meningkatkan pengembangan potensi perekonomian masyarakat," imbuhnya.

Lantas, kapan Jembatan Suramadu boleh dilewati? Kepala Balai Pembangunan Jalan Besar V A.G. Ismail menyebut sekitar tiga hari lagi. Waktu tiga hari itu, kata Ismail, untuk memberi kesempatan pembongkaran panggung di sisi Madura untuk acara peresmian kemarin. "Sebelum dilewati, kita lebih dulu memasang sistem monitor. Ini baru bisa dilakukan setelah peresmian," kata Ismail.

Jembatan sepanjang 5,4 kilometer dan menelan anggaran hingga Rp 5 triliun itu diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia datang bersama ibu negara Ny Ani Yudhoyono dan anak keduanya, Edy Baskoro Yudhoyono. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu ikut menyertai. Di antara mereka adalah Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, serta Menteri Komunikasi dan Informasi M. Nuh.

Selain itu, hadir Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzeta.

Di deretan tamu penting terlihat Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. Juga tampak perwakilan negara sahabat, seperti Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Zhang Qiyue dan Konsul Jenderal di Surabaya dari Jepang, Jerman, dan Malaysia.

Perwakilan partai politik juga hadir. Di antaranya Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang juga wakil ketua DPR RI, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang juga Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, serta wakil Golkar Fahmi Idris yang juga Menteri Perindustrian.

Para mantan presiden sebenarnya diundang oleh panitia. Tapi, tak satu pun yang datang. "Kami mengundang semua, termasuk mantan presiden. Mulai B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri," kata Sekdaprov Jatim Rasiyo kemarin.

Dari Jatim hadir Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf. Dua mantan gubernur Jatim tampak di antara undangan tamu penting. Mereka adalah Imam Utomo dan HM. Noer, tokoh Madura yang ikut berjasa di balik pembangunan Suramadu. Wali Kota Surabaya Bambang D.H. dan wakilnya Arif Afandi, serta semua bupati di Madura, salah satunya Bupati Bangkalan Fuad Amin, juga hadir.

Ketika menyampaikan sambutan, SBY menyinggung soal tarif yang dikenakan di Suramadu. Menurut dia, tarif tol Suramadu yang sudah ditentukan tidak terlalu mahal. Dia juga meminta Pemerintah Provinsi Jatim memberikan perhatian tersendiri bagi pengusaha angkutan feri.

''Khusus kepada angkutan ka­pal, saya minta Saudara Guber­nur mem­­berikan perhatian kepada mereka yang lebih dulu menggerakkan perekonomian Madura melalui lalu lintas penyeberangan,'' ujar SBY.

SBY yang mulai berpidato se­ki­tar pukul 10.30 juga berjanji akan le­bih memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang belum dituntaskan. "Pemerin­tah pu­­­sat telah menganggarkan dana perbaikan infrastruktur dalam APBN 2009 sebesar Rp 86,71 triliun,'' je­las SBY. Infrastruktur yang dimak­sud adalah sarana transportasi, pemeliharaan jalan, dan jembatan.

Macet di Suramadu

Rupanya, banyak warga yang ingin pergi ke lokasi Suramadu. Mulai pukul 07.00, mereka berbondong-bondong menuju ke jembatan tersebut, baik para pengendara mobil maupun motor.

Tapi, mereka tak bisa masuk ke Suramadu karena di pintu tol dicegat petugas. Itu terlihat di sisi Surabaya. Ratusan pe­ngendara mobil yang semula akan menjajal masuk ke Suramadu dihalau balik oleh petugas. Sebab, jalur mobil di Suramadu seharian kemarin memang ditutup, kecuali para tamu undangan yang menghadiri peresmian. Itu pun hanya satu lajur. Maka, kemacetan pun tak terhindarkan, mulai Tambak Wedi hingga Tanah Kali Kedinding yang menuju ke arah Suramadu.

Selesai acara peresmian sekitar pukul 12.00, warga yang mengendarai mobil tetap ngotot masuk Suramadu. Tapi, mereka tak diperbolehkan masuk. Polisi yang bertugas sampai menulis kalimat: 3 Hari s/d 5 Hari Lagi. Maksudnya, akses ke Suramadu baru dibuka 3-5 hari lagi. Tulisan itu dikelilingkan ke pengendara mobil dan motor yang sejak pagi mengantre akan lewat ke Suramadu.

Jika pengendara mobil bisa di­halau, lain halnya dengan para pengendara motor. Para pengendara motor, baik di sisi Madura maupun Surabaya, berhasil menerobos masuk ke lajur motor di timur jembatan. (sep/luq/nra/mat/kum/jpnn)

Sumber : Jawa Pos

AB Kuniawan/Try Hariyono

KOMPAS.com — Berdirinya Jembatan Suramadu merupakan tonggak sejarah baru dalam pembangunan konstruksi prasarana perhubungan di Indonesia. Jembatan antarpulau sepanjang 5.438 meter yang akan diresmikan besok (10/6) itu bukan hanya yang terpanjang di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara.

Sebagai jembatan yang menghubungkan dua pulau, sesungguhnya Suramadu (Surabaya-Madura) merupakan jembatan kedua setelah rangkaian jembatan Barelang (Batam-Rempang-Galang) yang selesai dibangun tahun 1997. Enam jembatan dengan berbagai tipe yang menghubungkan tujuh pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan landmark keberhasilan dan kemandirian anak bangsa dalam membangun jembatan antarpulau.

Sebelum Suramadu dibangun, timbul keraguan, apakah mungkin membangun jembatan di daerah patahan dan gempa? Bagaimana dengan tiupan angin di laut Selat Madura yang terkenal kencang, apakah tidak akan memengaruhi konstruksi jembatan?

Penelitian pun akhirnya dilakukan secara mendalam selama 2003-2004. Penelitian yang lebih bersifat technical study dilakukan terhadap 12 item yang kebanyakan berupa parameter tanah.

Dari sisi seismic hazard analysis, misalnya, diperoleh kesimpulan, di sekitar lokasi jembatan tidak ditemukan suatu patahan aktif. Berdasarkan katalog gempa juga tidak ditemukan gempa dengan magnitude di atas 4 skala Richter sehingga kondisi di sekitar lokasi jembatan cukup stabil.

Kajian mendalam juga dilakukan terhadap kontur dasar laut, arus air laut, serta pengaruh pasang terhadap jembatan. Ternyata semuanya sangat memungkinkan untuk dibangun jembatan yang menghubungkan dua pulau. Adapun untuk angin, berdasarkan kajian, ternyata angin yang melintang kecepatannya sekitar 3,6 kilometer per jam sampai maksimal 65 kilometer per jam.

Tahan gempa

Jembatan Suramadu yang pemancangan tiang pertamanya dilakukan pada 20 Agustus 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri saat ini bisa tahan terhadap guncangan gempa sampai 7 skala Richter. Jembatan ini pun dirancang dengan sistem antikorosi pada fondasi tiang baja.

Karena menghubungkan dua pulau, teknologi pembangunan Jembatan Suramadu didesain agar memungkinkan kapal-kapal dapat melintas di bawah jembatan. Itulah sebabnya, di bagian bentang tengah Suramadu disediakan ruang selebar 400 meter secara horizontal dengan tinggi sekitar 35 meter.

Untuk menciptakan ruang gerak yang lebih leluasa bagi kapal-kapal, di bagian bentang tengah Suramadu dibangun dua tower (pylon) setinggi masing-masing 140 meter dari atas air. Kedua tower ini ditopang sebanyak 144 buah kabel penopang (stayed cable) serta ditanam dengan fondasi sedalam 100 meter hingga 105 meter.

”Total panjang tower sekitar 240 meter. Ini sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.

Kuat 100 tahun

Secara keseluruhan, pembangunan Suramadu menghabiskan sekitar 650.000 ton beton dan lebih kurang 50.000 ton besi baja. Tak heran, dinas pekerjaan umum mengklaim Suramadu sebagai megaproyek yang menghabiskan dana total mencapai Rp 4,5 triliun. Jembatan ini dirancang kuat bertahan hingga 100 tahun atau hampir menyamai standar Inggris yang mencapai 120 tahun.

Karena berada di tengah lautan, Suramadu berpotensi terkendala faktor angin besar yang potensial terjadi di tengah lautan. Untuk memastikan keamanan kendaraan yang melintas di atas Suramadu, Departemen Pekerjaan Umum akan membangun pusat monitoring kondisi cuaca, khususnya angin.

”Jika kecepatan angin sudah mencapai 11 meter per detik atau sekitar 40 kilometer per jam, jembatan harus ditutup untuk kendaraan roda dua demi keselamatan pengendara,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Jika kecepatan angin bertambah hingga 18 meter per detik atau sekitar 65 kilometer per jam, jalur untuk kendaraan roda empat akan ditutup. Langkah ini semata-mata untuk keselamatan dan kenyamanan pengendara. Adapun konstruksi jembatan akan tetap aman karena Jembatan Suramadu dirancang tetap kokoh meski ditempa angin berkecepatan lebih dari 200 kilometer per jam.

Bukan cuma kuat dari terpaan angin, Jembatan Suramadu juga didesain mampu menopang kendaraan sesuai standar as atau axle di daratan. Dengan demikian, Suramadu diperkirakan mampu menahan beban dengan berat satu as kendaraan sekitar 10 ton.

Cukup lima menit

Setelah diresmikan besok, diperkirakan Jembatan Suramadu akan dilintasi 8.000-9.000 sepeda motor per hari serta sekitar 4.000 kendaraan roda empat per hari.

Jumlah ini berdasarkan perhitungan sebelumnya, kendaraan yang melintasi Ujung-Kamal dengan menggunakan kapal feri sekitar 2,4 juta sepeda motor per tahun (62 persen) serta 1,5 juta kendaraan roda empat per tahun (38 persen).

Selain bakal padat, jembatan ini pun pasti akan sangat membantu masyarakat karena waktu tempuh Surabaya-Madura bisa dipersingkat. Jika sebelumnya menggunakan feri dibutuhkan waktu sekitar 30 menit, sekarang dengan menggunakan Suramadu cukup ditempuh lima menit.

Sempat tersendat

Pembangunan Suramadu dalam perjalanannya sempat menemui kendala dana. Terhambatnya pencairan dana menyebabkan pembangunan approach bridge atau jembatan pendekat sisi Surabaya sepanjang 672 meter tersendat September 2008. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya menalangi dana pembangunan melalui Bank Jatim sebesar Rp 50 miliar sebelum dana pinjaman dari Bank Exim of China sebesar 68,9 juta dollar AS cair.

Studi pembangunan yang kurang sempurna menyebabkan perkiraan biaya pembangunan juga meleset, seperti tiang pancang jembatan yang awalnya hanya didesain setinggi 45 meter akhirnya bertambah menjadi sekitar 90 meter. Karena itu, dari estimasi awal nilai kontrak sebesar Rp 4,2 triliun, biaya pembangunan akhirnya membengkak hingga Rp 4,5 triliun.

Pembiayaan pembangunan Suramadu 55 persen ditanggung pemerintah dan 45 persen sisanya pinjaman dari China. Dari total biaya pembangunan Suramadu sebesar Rp 4,5 triliun, sekitar Rp 2,1 triliun di antaranya berutang kepada China. Mahalnya pemikiran dan biaya pembangunan Suramadu diharapkan mampu menumbuhkan geliat ekonomi Tanah Air, terutama Jawa Timur.

(Yuni Ikawati)

Sumber : Kompas

DIY - Penyebab suara Kletek2 di kabin belakang Si-santi

لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Menjelang berangkat tugas tanggal 26 mei kemaren, saat pulang dari rumah Ibu mertua di Ciledug kabin belakang terasa tidak nyaman sekali, karena ketika melewati jalan tidak rata sedikit saja suara kletek2 yang tampak seperti suara baud kendor antara bagian atas dan bawah.
suara tersebut sungguh membuat was-was karena sebelumnya tidak pernah terjadi, dan terasa seperti baud kendor dan akan lepas, dengan penuh keingin tahuan Si-santi saya bawa ketepi dan setelah menyalakan lampu Hazard saya tengok kebagian bawah ban belakang kiri dan kanan tapi tak ada hal yang mencurigakan.....dan setelah saya sampai dirumah pun saya amati tapi saya belum menemukan penyebabnya....karena kadung sore akhirnya saya parkir aja Si-santi digarasi dan langsung saya tutup dengan cover karena ini boil akan dianggurin selama dua minggu dan besok saya harus mempersiapakan untuk keberangkatan tugas.

Dan ketika saya kembali tugas saya bawa Si-santi kebengkel/ Beres terdekat di AAP Serpong, dan setelah di periksa kabin bagian belakang oleh montir langganan, ternyata ditemukan seal atau Bushing karet pengencang dan pengikat baud shock Absorber sudah mengeras dan hancur, sehingga setiap benturan yang melewati jalan yang tidak rata posisi baud atas dan washer baud beradu sehingga menimbulakan suara kletek2 ......!!! Selain dari itu baud terlihat sagat berkarat dan dengan terjadinya benturan antara waher/baud dan bagian bawah shock absorber serta baud pengunci atas dikhawatirkan screw/ulir baud akan sleck atau rusak, begitu kata montir yang akan mengerjakan pekerjaan itu.....saya hanya berpesan hati2 dan perlahan-lahan saja dan gunakan WD40 dan grease tambahan supaya screwnya/ulir baudnya  tidak rusak....sebab kalau sampai rusak shock abrsorbernya harus diganti dan ini bisa membuat kantong bolong karena untuk sepasang shock absorber kira2 Rp 1,6 jetian....dengan hati2 dan perlahan Si-montir bisa melepas baud tersebut lalu mengganti BUSHING Karet dan kemudian baud dikencangkan....setelah kencang dilakukan test dan melewati jalan berlubang yang disekitaran serpong, dimana rata2 jalannya lumayan tidak bagus. alias banyak lubang....dan hati saya merasa lega karena tidak ada suara kletek2 yang terjadi....alhamdulillah tentunya.

Jadi Kalau Si-santi ( Santa Fe ) anda mengalami hal yang sama dengan saya dimana suara dikabin belakang ada suara asing yang berbunyi Kletek-kletek, hal yang anda perlu perhatikan adalah :
1. Parkirlah kendaraan anda ditempat yang teduh dirumah anda tentunya.
2. Buka Pintu belakang Kendaraan anda
3. Buka Cover/ Penutup tempat dimana shock Absorber/breaker sebelah kiri dan kanan
4. Buka Karet Penutup
5. Perhatikan Karet Bushing/sealnya apakan sudah rusak/brekele...yang pasti sudah rusak sebab kalau tidak rusak ngak mungkin ada suara kletek-kletek tersebut diatas.
6. Order Part ke langganan terdekat yakni P/N 55320-26000 ( Bushing Upper B ) dan P/N : 55325-26500 ( Bushing Upper A ), harganya kalao di BERES untuk A = Rp 66 rb dan untuk B harganya Rp 91 rb.
7. Bila spare partnya sudah datang buka baud atas dengan menggunakan kunci ring pas 13 setelah terbuka ganti masing2 part untuk sebelah kiri dan kanan.
8. Bila sudah diganti coba anda lakukan test drive Insya Allah suara itu akan hilang.....!!!

Kalau hal ini anda lakukan sendiri/DIY, anda bisa menghemat ongkos kerja montir di BERES sebesar Rp 150 rb, lumayan khan buat keperluan lainnya.....!!

Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat terutama untuk pegguna Hyundai Santa Fe atau Trajet yang tifikal mesinnya sama.


Tangerang, 11 Juni 2009



Wasalam

Gambar 1. Suspensi Belakang

Gambar 2. Bushing karet sebelah kiri yg sdh Brekele

Gambar 3. Bushing Karet sebelah kanan yg masih Bagus

Gambar 4. Bushing Karet Kiri Ganti Baru

Gambar 5. Bushing Karet kanan Ganti baru juga

H M. Jusuf Kalla Menuju RI 1

Siapa pun Presiden, Bisnis Saya Tetap Jalan

Muhammad Jusuf Kalla kini menjadi penantang serius incumbent SBY. Bagaimana persiapannya untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2009? Inilah hasil wawancara JK dengan wartawan Jawa Pos Ibnu Yunianto, Raka Deni, dan Taufik Lamade di Istana Wapres, Senin (1/6) lalu:

---

Sebagai capres yang berlatar belakang pengusaha, banyak isu yang menyebutkan Anda akan sulit memisahkan antara kepentingan bisnis keluarga dan negara?

Pengusaha itu pekerjaan mulia, sama se­perti pekerjaan lain. Kalau tanpa peng­usaha, siapa yang akan bayar pajak, siapa yang mau kasih kerja orang. Pengusaha itu profesi mulia. Keluarga saya itu sudah menjadi pengusaha selama 70 tahun. Jadi, ini pekerjaan turun-temurun.

Sama saja dengan Pak SBY, dia tentara, bapaknya tentara, mertuanya tentara, sau­daranya tentara, dan anaknya tentara. Apa itu haram, apa itu KKN, kan tidak. Mereka kan bekerja secara profesional.

Nah, kalau keluarga saya berusaha secara professional, kenapa mesti diusik-usik. Karyawan perusahaan saya itu 10 ribu-20 ribu orang. Kenapa dicurigai, apa mau dibiarkan menganggur ribuan orang itu. Bisnis keluarga yang ada hubungan dengan pemerintah paling lima persen.

Contohnya, kami jualan mobil, apa hu­bungannya dengan pemerintah? Siapa pun presidennya, tetap akan jalan. Kami juga pu­nya hotel, punya mal, punya pabrik se­men, siapa pun pemerintahnya, akan tetap jalan. Yang lima persen itu tetap pakai tender resmi. Coba, sebutkan satu saja yang melanggar aturan. Kalau Anda bisa sebutkan satu saja yang melanggar, saya kasih seluruh keuntungannya. Tapi kalau salah, Anda mesti bayar sama saya.

Bagaimana dengan isu monorel yang me­mojokkan keterlibatan Pak JK yang di­kampanyekan oleh tim kampanye lain?

Monorel itu proyek siapa? Sutiyoso. Pre­sidennya Ibu Mega. Siapa menteri keua­n­g­annya waktu itu? Boediono. Kalau disetujui, pasti dia yang setujui. Cuma, itu tidak jalan. Bayangkan tidak manusiawinya. Di bawah orang macet total berjam-jam di jalan. Di atas ada proyek monorel yang macet. Itu harus dijalankan dong. Sudah ada tiang-tiangnya masak tidak dijalankan hanya gara-gara tidak ada yang menjamin (kreditnya). Betul-betul brengsek pemerintah yang tidak manusiawi seperti itu, di bawah dia biarkan rakyat macet total, di atas dia biarkan proyek macet.

Tapi, mengapa Anda dikaitkan de­ngan proyek itu?

Tugas saya sebagai Wapres mempercepat proyek itu selesai. Setelah saya pe­rik­sa, oh, ternyata proyek itu terlalu mahal, USD 800 juta, turunkan jadi USD 400 juta dengan memakai produk dalam ne­geri. Saya terlibat dalam rangka penggu­naan produk dalam negeri dan menurun­kan biayanya menjadi separonya.

Saya juga berani bertaruh di sini. Coba tun­jukkan di mana salahnya, saya akan ba­yar sama dia keuntungan yang dia kata­kan saya dapat. Tapi kalau salah, dia ha­rus bayar sebesar yang dia katakan. Siapa be­rani tunjukkan proyek monorel itu sa­lah, justru salah orang yang tidak melanjutkan proyek monorel, sementara di ba­wah macet total dan tiang-tiangnya sudah jadi. Apa tidak menangis kalau ada orang yang berpikir macam-macam, tidak mau teken jaminan agar proyek itu jalan lagi. Terakhir dia mau, tapi sudah telanjur krisis.

Tugas saya sebagai Wapres untuk mempercepat dan mengefisienkan pembangunan infrastruktur. Saya tegaskan, tidak ada hubungan proyek monorel itu dengan keluarga saya. Itu fitnah. Saya akan tuntut siapa pun yang ngomong seperti itu sekali lagi.

Anda juga dituding melakukan politisasi agama?

Kami tidak punya rencana menggunakan isu agama untuk membeda-bedakan masyarakat. Bahwa itu terikut secara otomatis, tidak bisa dihindari. Kalau saya ke pesantren, sentimen itu tidak bisa dihindari. Atau kalau istri saya dan istri Pak Wiranto berjilbab, itu juga tidak bisa dihindari ka­rena memang begitu. Bukan saya yang membawa ke isu agama, tapi masyarakat yang memandangnya. Itu sah-sah saja.

Pernahkah ada kampanye dari kami pilihlah istri capres yang berjilbab? Itu bukan kami yang mengembuskan, tapi masyarakat yang menangkapnya sendiri dari fakta yang ada. Jilbab bukan politisasi agama karena istri saya sudah berjilbab sejak 20 tahun lalu. Kalau sekarang ada istri capres yang dulu tidak berjilbab, tapi tiba-tiba difoto pakai jilbab dan disebarkan kiri-kanan, justru itu yang politisasi agama.

Slogan Anda lebih cepat lebih baik. Lan­tas, apa pemerin­tahan saat ini kurang cepat?

Pemerintahan saat ini sudah baik, cuma harus lebih cepat lagi dalam melaksanakan program dan menghadapi masalah-masalah. Bagaimana memanfaatkan semua sumber daya untuk menyelesaikan masalah dengan kecepatan yang baik, jangan ditunda-tunda masalahnya.

Semua masalah yang timbul pada saat krisis ini, sekiranya diselesaikan sebelumnya, tidak akan ada. Katakanlah, pembangunan pariwisata di Lombok -kalau di­selesaikan sebelumnya- tidak akan menjadi masalah sekarang.

Kenapa lambat?

Kita sering terlambat mengambil keputusan dan birokrasi kita memang menuntut dibuat target-target secara jelas.

Oh ya, Anda menargetkan pertumbuhan 8 persen pada 2011. Ada capres lain yang menargetkan 10 persen. Bagaimana realistisnya?

Kalau saya meyakini itu target (8 persen) yang sangat realistis. Mengapa? Tahun 2008 sudah 6,4 persen, jadi tinggal kita naik­kan 1,5 persen sudah delapan. Itu ti­dak sulit karena pada 2010 program yang saya koordinasikan seperti pengurangan subsidi listrik dan konversi elpiji itu menghemat Rp 150 triliun-200 triliun. Infrastruktur lain se­perti jalan tol, kereta api, dan sebagainya juga sudah jalan. Kalau pendapatan besar dan pengeluaran mengecil, pemerintah akan mampu mendorong pertumbuhan.

Kita juga akan benahi masalah birokrasi investasi doing business dalam dua tahun. Krisis dunia juga akan selesai, apalagi dampak krisis dunia tidak akan sebesar dampak yang menimpa negara lain. Jadi, delapan persen itu target minimal.

Apa cukup spending saja?

Di samping spending, tentu ada inves­tasi swas­ta. Sumber dana kita dari dalam ne­geri sebenarnya besar, tidak usah khawa­tir kekurangan. Dari SBI saja ada Rp 290 triliun lebih. Kalau diambil Rp 100 triliun saja, sudah bisa untuk membangun infrastruktur. Diambil maksudnya bank BUMN meminjamkan kepada perusahaan swasta.

Setelah jadi presiden nanti, apa program ekonomi konkret?

Program saya adalah peningkatan eko­nomi bangsa yang mandiri untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi, semua harus ber­kem­bang, tumbuh; pertanian harus kita tum­buhkan dengan baik supaya ada keman­dirian. Begitu pula industri. Karena itu, saya mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penggunaan sumber dana dalam negeri. Jangan uang itu disimpan di bank sebagai SBI seperti sekarang. Itu bahaya sekali. Jangan pinjam uang mahal dari luar, dengan penerbitan SUN-SUN itu. Mahal sekali. Jadi, terbalik kebijakan selama ini.

Bila pertumbuhan digenjot, sering pe­me­rataannya tidak terjadi?

Itu bisa diatur bersamaan. Sambil bertumbuh, diatur pemerataannya. Ekonomi ke­rakyatan bisa menimbulkan pertumbuhan. Per­tanian dan UMKM itu kan ekonomi yang subjeknya rakyat semua. Jangan dipertentangkan antara pertumbuhan dan pe­merataan, kecuali yang berpikir itu sangat li­beral, yang dipikirkan pasar modal saja. Sektor finansial akan tumbuh, tapi ekonomi kerakyatan tidak. Pikiran-pikiran neoliberal hanya memikirkan sektor moneter dan keu­angan, bukan riil ekonomi. Selama kita fo­kuskan ekonomi riil, pasti akan merata, sambil pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk air bersih, dana kesehatan, uang sekolah, pasti akan terjadi pemerataan.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pemerintah saat ini identik dengan SBY. Bagaimana sikap Anda?

Kita akan lebih keras dalam menegakkan hukum dan memerangi korupsi. Pidato per­tama saya ketika baru terpilih menjadi Wapres dan kemudian terpilih menjadi ketua umum Golkar keras sekali tentang antikorupsi. Saya tidak akan menjadikan Golkar sebagai bungker bagi koruptor.

Sebenarnya yang lebih banyak berperan (dalam penegakan antikorupsi) selama ini KPK yang merupakan lembaga hukum independen, bukan di bawah presiden. Sekalipun sekarang KPK sedang terkena masa­lah, tentu kita akan support agar bisa efektif kembali. Ke depan, saya akan lebih tegas lagi dalam penegakan hukum dan antikorupsi. Saya tidak punya beban apa pun.

Bila Anda memenangkan pilpres, ba­gaimana skema penyelesaian sosial dan ekonomi kasus Lapindo?

Pertama, akan saya selesaikan secara tek­nis dulu. Artinya, dengan segala macam tek­nologi, semburannya harus bisa ditutup. Secara bersamaan, itu akan menyelesaikan masalah ekonomi. Karena apa pun yang ki­ta perbuat, tanpa menutup semburan, tidak akan menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. Jadi, tutup dulu, baru minta Lapindo menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan keputusan presiden.

Soal infrastruktur, saya kemarin sudah ketemu gubernur Jatim, segera dilakukan ground breaking jalan tol minggu depan.

Apa masih bisa ditutup?

Bisa, sudah banyak ahli pertambangan ke­temu dengan saya. Saya yakin bisa. Se­­mua penyakit itu kan ada obatnya. Tapi, segala upaya harus dilakukan.

Lapindo juga yang harus membiayai proses penutupan?

Ya ...memang begitu.

(noe/tof)

---

Nama: Drs H Muhammad Jusuf Kalla

Tanggal lahir: Watampone, 15 Mei 1942

Istri: Hj Mufidah Miad Saad

Anak: Muchlisa Jusuf, Muswirah Jusuf, Imelda Jusuf, Solichin Jusuf, dan Chaerani Jusuf

Cucu: Ahmad Fikri, Mashitah, Jumilah Saffanah, Emir Thaqib, Rania Hamidah, Aisha Kamila, Siti Safa, Rasheed, Maliq Jibran

Pendidikan Terakhir:

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967)

The European Institute of Business Administration, Fontainebleau, Prancis (1977)

Pengalaman Organisasi:

Ketua HMI Cabang Makassar 1965-1966

Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin 1965-1966

Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) 1967-1969

Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968)

Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan (1985-1997)

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia (1997-2002)

Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Selatan (1985-1995)

Wakil Ketua ISEI Pusat (1987-2000)

Penasihat ISEI Pusat (2000-sekarang)

Ketua Ikatan Alumni Unhas (sampai sekarang)

Ketua Persatuan Sepak Bola Makassar (1980-1990)

Pemilik klub sepak bola Makassar Utama (MU) pada 1985-1992

Pengalaman Pemerintahan:

1. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (1965-1968)

2. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (1982-1987)

3. Anggota MPR utusan daerah (1997-1999)

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Bulog (1999-2000)

5. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2001-2004)

6. Wakil Presiden (2004-2009)

Bidang Agama:

Mustasyar (Penasihat) NU Sulawesi Selatan

Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Al-Markaz Al-Islami

Bendahara Masjid Raya Makassar

Ketua Forum Antaragama Sulawesi Selatan


Sumber : Jawa Pos

Itzhak Perlman: Four Seasons Winter II.Largo

Mendengar music ini serasa berada diantara rinbun dan rindangnya pepohonan, dan hujan gerimis turun perlahan....serta ditemanin singkong goreng dan kopi hitam.....kaki selonjor kedepan....duh nikmatnya dan cozy-nya.....!!

Jauh dari keramaian dan hirukpikuknya kota besar....selamat menikmati .....!!

Salam Vivaldi,

Prakarsa Rakyat : Jalan Neoliberal Pak Boed ( aku rindu pada Pak Muby )

Menjelang Pilpres 2009 yang akan berlangsung dibulan Juli nanti, ada seberkah harapan besar didalam hati ini untuk turut serta aktif mengemukakan pikiran dan pendapat tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersaing....harapan saya untuk Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nanti adalah yang memperjuangkan KEMANDIRIAN EKONOMI DAN MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN...bukan EKONOMI LIBERAL yang mengedepankan Pemodal asing dan pemodal swasta yang padat modal.....tapi bagaimana caranya memberdayakan Ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berikut ini ada tulisan dari Pak Revrisond Baswir tentang Pak Boediono Cawapres dari Esbeye, mudah2an bisa mencerahkan kita semua agar tak salah dalam memilih....!!



Tangerang, 15 May 2009

*Oleh: Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta

PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.

Pada saat yang sama, sebagai seseorang yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomi, peristiwa itu juga penting karena mengungkapkan garis pemikiran Boediono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

Pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono dalam pidato pengukuhannya itu secara singkat berbunyi sebagai berikut, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Walaupun Boediono memiliki latar belakang sebagai ekonom, pertanyaan besar itu tidak ia ajukan hanya untuk menilai perjalanan perekonomian Indonesia.

Melainkan juga untuk menilai perjalanan perpolitikan Indonesia. Artinya, secara keseluruhan, pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono ialah, apakah secara ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang benar?

Dalam menjawab pertanyaan besar itu, Boediono membagi isi pidatonya dengan mengupas tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Kedua, mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan demokrasi.

Dan ketiga, mengenai kebijakan ekonomi yang perlu menjadi prioritas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Halaman yang dihabiskan Boediono untuk membahas ketiga pokok bahasan itu meliputi 28 halaman. Sedangkan referensi yang diacunya berjumlah 24 buah.

Semula saya agak terkesima dengan kepedulian Boediono terhadap sejarah perekonomian Indonesia. Lebih-lebih, dalam membahas sejarah perekonomian Indonesia, Boediono tidak hanya menelusurinya sejak akhir atau awal era pemerintahan Soeharto.

Ia menelusurinya jauh hingga ke era pemerintahan Soekarno. Walaupun demikian, setelah mengikuti ulasannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi Boediono, sejarah ternyata tidak lebih dari rangkaian peristiwa. Artinya, selain cenderung mengabaikan dinamika internasional ekonomi-politik Indonesia, Boediono juga cenderung mengabaikan aspek struktural yang melatarbelakangi dinamika sejarah.

Dengan kecenderungan seperti itu, mudah dimengerti bila Boediono cenderung sangat mudah melupakan era kolonial sebagai bagian integral dari sejarah perekonomian negeri ini.

Padahal, era kolonial ialah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama dari kolonialisme.

Sebab itu, era pemerintahan Soekarno, selain masih terus dirongrong kekuatan kolonial, harus dipahami sebagai periode saat berbagai upaya sistematis dengan sadar dilakukan untuk mengoreksi warisan struktural yang ditinggalkan kolonialisme.

Tetapi justru pada titik itulah kekuatan kolonial, di tengah-tengah situasi perang dingin yang menyelimuti dunia ketika itu, berusaha keras menelikung Soekarno.

Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama.

***

Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya.

Dengan latar belakang seperti itu, melihat perkembangan demokrasi semata-mata dari sudut tingkat pendapatan per kapita jelas sangat menyederhanakan masalah.

Lebih dari itu, demokrasi dalam pengertian apakah yang dimaksud Boediono? Boediono memang berkali-kali menekankan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya tidak hanya demokrasi prosedural. Secara substansial ia harus didukung dengan mengembangkan kelas menengah yang mampu mempertahankan kelanggengan demokrasi.

Walaupun demikian, dari uraian panjang Boediono, sama sekali tidak jelas demokrasi jenis apa yang sedang dibahasnya. Ini penting saya tegaskan, sebab dalam pengertian para bapak pendiri bangsa, demokrasi yang hendak dikembangkan di negeri ini bukanlah demokrasi liberal.

Demokrasi yang hendak dikembangkan di sini, meminjam ungkapan Bung karno, ialah sosio-demokrasi, yaitu suatu bentuk demokrasi yang terdiri dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Sebab itu, dalam ungkapan Bung Hatta, 'Jika di sebelah demokrasi politik tidak terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka.'

Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga.

Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi pada tingkat elite.

Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.

Sebab itu, jika dikaitkan dengan pertanyaan besar yang diajukan dijawab Boediono, mudah dimengerti bila ia dengan tegas menjawabnya dengan kata-kata, 'ya'. Saya, sesuai dengan perspektif yang saya gunakan di sini, tentu akan dengan tegas pula menjawabnya dengan kata-kata, 'tidak'.

Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya.

Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan.

Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses, keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkeraman neokolonialisme.

Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud (demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat.

Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***

Sumber : Prakarsa Rakyat