Senin, 30 November 2009

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Dilarang Parkir!

Minggu, 29 November 2009
JAKARTA - Mulai Minggu depan semua kendaraan bermotor yang akan parkir di 25 kawasan parkir di Jakarta, harus tertempel stiker tanda lulus uji emisi.
Kepala Bidang Penegakan Hukum Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Ridwan Panjaitan meminta pemilik kendaraan untuk segera melakukan pengujian di 238 bengkel yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta dengan tenaga teknisi mencapai 568 orang. 

Namun, kata dia, khusus untuk kawasan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) yang berada di kawasan Monas, pihaknya telah menyediakan enam bengkel penyedia alat uji emisi untuk kendaraan yang ingin parkir namun belum ada stiker lulus uji emisinya. 

"Pengujian gratis," katanya usai Peresmian Stasiun Pemantau Udara Tepi Jalan di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (29/11/2009).

Ridwan menjelaskan, belum ada sanksi yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang belum lulus uji emisi, karena saat ini masih sekadar pembinaan. Pemilik kendaraan hanya diingatkan bahwa pengujian emisi itu penting untuk pelestarian lingkungan hidup.

BPLHD beserta pakar hukum serta aparat kepolisian hingga kini masih menelaah peraturan mana yang bisa dipakai. Apakah merunut pada Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menyebut hukuman badan maksimal selama enam bulan atau denda Rp50 juta. Atau pada Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan hukuman dua bulan penjara atau denda Rp500 ribu.

Menurut Ridwan, kendaraan yang ingin parkir di Balaikota DKI dan kantor BPLHD DKI, mulai Senin besok sudah wajib memakai stiker uji emisi. "Kita mulai dari kita sendiri (pemprov). Selanjutnya perusahaan yang bonafid akan kita bina untuk menegakkan aturan ini," terangnya.

Berikut 25 Zona Parkir Uji Emisi:

Jakarta Barat
RS Dharmais
Dankos Mall Ciputra
Walikota Jakarta Barat
RS Kantor Dharmais
Universitas Trisakti

Jakarta Pusat
Hotel Sahid Jakarta
Senayan City
Balaikota DKI
Walikota Jakarta Pusat 
IRTI Monas

Jakarta Selatan
BPLHD DKI Jakarta di Casablanca
BPLHD DKI di gedung Nyi Ageng Serang
Walikota Jakarta Selatan
Pondok Indah Mall 1 
Pondok Indah Mall 2

Jakarta Timur
Pusat Martina Berto 
Walikota Jakarta Timur
Universitas Kristen Indonesia
Tri Dharma Wisesa JIEP

Jakarta Utara
Mall Kelapa Gading
Walikota Jakarta Utara
CMNP Inti Garda Perdana

(Neneng Zubaidah/Koran SI/ded)

Sumber : Okzone.com

Jumat, 27 November 2009

"Pak JK Cepat Pulaaangg, Negara Sedang Kacau..."

Kamis, 26 November 2009 | 16:49 WIB
Oleh: M Jusuf Kalla*
KOMPAS.com - Kalimat seperti itu sering saya baca saat membaca komentar di situs Detik.com, Kompasiana, dan beberapa situs online lainnya, ketika sedang liburan di Eropa. Terus terang sedih membaca yang seperti itu. Dan sedih karena saya juga dalam kondisi yang tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini.
Kalau saya masih duduk di pemerintahan bisa saja hal tersebut bisa ditangani dalam waktu cepat. Mulai dari kasus penegakan hukum dan sampai yang betul-betul banyak dikeluhkan masyarakat adalah krisis listrik.

Persoalan listrik ini memang sangat vital. Karena dia tidak memiliki subtitusi. Begitu listrik padam, maka semuanya macet. Beda halnya dengan infrastruktur jalan, kalau Anda mau ke Bandung dan tol Cipularang rusak, maka anda masih bisa mencari jalur alternatif lainnya misalnya lewat Puncak, meski agak sedikit memutar.
Tapi kalau sudah listrik yang padam, Anda mau bikin apa? Tidak bisa nyalakan televisi, tidak bisa jalankan mesin, malam tidak bisa tidur karena kepanasan, tidak bisa nyalakan kipas angin atau AC.

Bagi Anda yang tinggal di Pulau Jawa mungkin kurang merasakannya, tapi yang di luar Jawa listrik padam itu seperti rutinitas minum obat, 3 kali sehari. Cuman katanya mulai agak jarang ketika saya berada di Makassar, kata beberapa teman-teman wartawan, "Nanti tunggu kalau Bapak balik ke Jakarta, listrik akan kembali sering padam seperti semula."

Persoalan krisis listrik ini, kita pernah alami 3 tahun yang lalu di Pulau Jawa, waktu itu beberapa pembangkit yang sedang kita bangun memang belum jadi. Tapi toh itu semua bisa kita atasi dengan melakukan re-schedule jam kerja industri. Jadi indsutri kita suruh bekerja bergiliran, jadi kalau rata-rata orang libur pada hari minggu, maka itu semua saya balik.
Ada yang libur pada hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Waktu itu memang banyak yang protes dengan alasan yang macam-macam. Tapi saya tetap tegas dan tidak peduli, cuman ada dua pilihan, ”Mau kerja bergiliran atau tidak bisa kerja karena listrik Padam?”
Tapi entah kenapa hal seperti ini tidak ada lagi yang berani lakukan. Padahal yang namanya Pemerintah dia memang harus memerintah, bukan mengimbau. Kalau hanya sekadar mengimbau maka ganti saja namanya, bukan lagi "PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA" tapi menjadi "PENGIMBAU REPUBLIK INDONESIA".

Nah, kembali ke persoalan listrik, persoalan listik ini memang sudah diramalkan sejak tahun 2005. Bagaimana tidak, ekonomi sedang tumbuh maka otomatis permintaan akan energi listrik semakin meningkat, yang dulunya orang belum kenal mesin cuci, maka sekarang mulai mengenal mesin cuci, orang yang dulunya cukup hanya dengan kipas Angin maka sekarang mulai memakai AC.
Penduduk semakin banyak, anak-anak sudah mulai besar maka otomatis membutuhkan tambahan kamar lagi yang tentunya semuanya memakai energi listik. Belum lagi industri kita yang semakin giat, itu semua membutuhkan permintaan energi yang cukup besar.

Sementara di lain sisi, kita lupa membangun pembangkit listrik, kita lalai karena pemikiran bahwa kita masih krisis selalu tertanam di benak kita. Padahal permintaan akan energi semakin hari semakin meningkat. Memang dulu pada masa krisis kita tidak banyak memakai energi karena memang ekonomi lagi mandek, tapi begitu krisis selesai ekonomi mulai tumbuh maka permintaan energi semakin meningkat.

Memang sebelumnya kita pernah membangun pembangkit listrik sebelum krisis 1998, tapi semuanya dibatalkan atas arahan IMF, dan kita kena pinalty karena itu semua. Padahal seharusnya pembangunan Infrastruktur meskipun saat krisis tetap dilanjutkan, karena bagaimanapun paska krisis ekonomi tumbuh kembali maka otomatis permintaan energi semakin meningkat.

Pada tahun 2000-2005 kita hanya membangun pembangkit dengan daya kurang lebih 1500 MW. Sementara pertumbuhan ekonomi kita saat itu sedang melesat maju. Nah inilah yang saya amati waktu itu, saya ramalkan, kalau pembangkit listrik tidak ditambah maka pada tahun 2009 kita akan gelap gulita. Waktu itu saya melapor ke Presiden, dan Pak SBY setuju lalu meminta kepada saya untuk memimpin proyek pembangunan Infrastruktur listrik.

Nah masalah kemudian muncul, karena saat itu Pemerintah lagi tidak punya, dan PLN sedang rugi. Akhirnya satu-satunya yang harus dilakukan adalah melakukan crash program, di mana PLN melakukan pinjaman dengan jaminan sepenuhnya oleh Pemerintah.
Nah inilah yang tidak dipahami oleh beberapa Menteri, terutama menteri perekonomian. Dengan alasan bahwa crash program itu tidak ada dasar hukumnya. Inilah sulitnya untuk mengurus sesuatu di Indonesia kita harus terjebak dalam Hutan Rimba aturan. Dan parahnya mereka para birokrat mereka lebih memilih taat pada aturan dibanding harus merubah aturan tersebut untuk kesejahteraan bangsa.
Bagaimanapun KEPRES, KEPMEN, PP, dan sejumlah aturan lainnya bisa dirubah kalau merasa mengganggu jalannya pembangunan. Toh dia cuman buatan manusia. Yang tidak bisa diubah adalah hukum Tuhan yang tertuang dalam kitab suci.

Akhirnya setelah saya marah dan menekan barulah penjaminan itu keluar meski sudah terlambat. Seharusnya itu dimulai pada tahun 2006 agar tahun 2009 kita aman, namun baru keluar pada tahun 2007. Dan yang terjadi seperti sekarang ini, listrik padam di mana mana. Dan semoga pembangunan Infrastruktur listrik 10000 MW yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya, tetap dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang ini agar tahun depan keadaan tidak bertambah parah.

Memang persoalan energi sungguh ironi di bangsa kita yang kaya akan energi ini. Kita punya gas alam yang melimpah, energi matahari yang tiada henti-hentinya. Namun mengapa kita masih mengalami krisis energi? Ini karena kita lebih memilih mengekspor daripada energi tersebut dengan alasan menambah pendapatan negara.
Bagaimana ini bisa dibiarkan terjadi kalau kita sendiri memilih dibanding untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, malahan negara orang lain yang kita penuhi kebutuhannya. Padahal seharusnya kebutuhan dalam negri dulu kita penuhi baru kemudian kita bisa mengekspor. Yang terjadi malah sebaliknya, Jepang terang benderang karena mendapat pasokan energi dari kita, sementara kita sendiri gelap gulita karena kekurangan energi.

Untuk itulah waktu saya masih menjabat sebagai Wapres semua ekspor Gas saya larang sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Natuna saya mau serahkan ke Pertamina untuk dikelola, Tangguh saya perintahkan Re-Negoisasi, Donggi senoro saya larang untuk ekspor.
Bagaimana pun Gas sangat kita butuhkan untuk pembangkit listrik kita. Mengingat pembangkit diesel itu operasionalnya sangat mahal. Memang PLTD yang beroperasi hanya tersisa 25 persen tapi yang mesti diingat 25 persen itu memakan 75 persen anggaran untuk subsidi listrik. Maka jangan heran kalau anggaran yang kita habiskan untuk subsidi listrik antara 60-90 triliun setiap tahunnya. Sebagai ilustrasi untuk memproduksi listrik / 1 KWH untuk tenaga Diesel itu seharga 3000 Rupiah, sementara dijual rata-rata hanya 700 rupiah setiap KWH.

Untuk itulah penyelesaian proyek listrik 10000 MW ini sangat penting, karena selain memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, kita juga bisa mengganti PLTD yang masih beroperasi dan dijadikan cadangan saja, biar seandainya ada apa-apa dengan pembangkit utama terganggu atau rusak, pasokan listrik tidak terganggu.
Selaiknya memang kita butuh cadangan paling tidak 30 persen dari total energi yang tersedia. Pada kenyataannya kita hanya memiliki 5 persen cadangan padahal singapura cadangannya sampai dengan 100 persen.
Saya selalu berharap Pemerintah yang sekarang tetap komit untuk ”Lanjutkan”……

Sumber : Kompas

Minggu, 15 November 2009

Kangen Jusuf ''Solusi'' Kalla



Catatan: Ibnu Yunianto


10 NOVEMBER lalu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar meminta maaf kepada rakyat karena PLN gagal menyediakan pasokan listrik. Pemerintah berjanji, pasokan listrik di Jakarta akan pulih minggu ketiga Desember. Menanggapi laporan para menterinya, Wakil Presiden Boediono meminta departemen dan kementerian mempersiapkan pasokan listrik dalam jangka panjang.

Pemadaman listrik bergilir lebih parah pernah terjadi Juli 2008. Tidak hanya menimpa kawasan permukiman di Jakarta, tapi juga kawasan industri di sekitar Jakarta. Puluhan pengusaha Jepang langsung memprotes Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka mengancam akan memindahkan pabriknya ke Tiongkok bila pemerintah gagal menjamin stabilitas pasokan listrik.

Menanggapi ancaman pengusaha Jepang, Wakil Presiden Jusuf Kalla bergeming. Dia meminta pengusaha bertahan dengan mengatakan bahwa Tiongkok pun pernah mengalami kekurangan pasokan listrik sebelum proyek-proyek pembangkitnya selesai dibangun. Dia berjanji pemadaman bergilir akan berakhir dalam sepekan.

Setelah berhasil meyakinkan pengusaha Jepang, Kalla segera mengeluarkan maklumat. Kantor pemerintah diperintahkan tutup sebelum pukul 17.00. Lampu-lampu kantor dan reklame juga wajib dipadamkan, serta pendingin ruangan wajib disetel pada suhu 25 derajat Celsius. Pengusaha juga diimbau bergiliran bekerja dengan memaksimalkan pekerjaan pada Sabtu-Minggu, ketika beban puncak kebutuhan listrik berkurang. Hasilnya, pemadaman bergilir langsung berhenti dua hari kemudian.

Sejumlah orang dekatnya mengatakan, solusi adalah nama tengah Kalla. Sejumlah menteri pun mengakui ide-ide orisinal dan out of the box Kalla yang muncul begitu cepat dalam merespons persoalan pelik. Ketika orang lain berpikir untuk swasembada harus dilakukan dengan menambah luasan lahan, Kalla justru memerintahkan distribusi bibit unggul secara gratis.

Ketika Departemen Pertanian menyodorkan proposal program peningkatan teknologi pascapanen, Kalla justru memerintahkan agar membagikan terpal plastik sebagai alas pengolahan pascapanen di sawah. ''Kalau setiap hektare ada satu kilogram gabah yang hilang ketika dipanen, ada 2 juta ton yang hilang setiap musim panen. Itu artinya tidak perlu impor beras,'' katanya.

Ketika Bank Century kolaps, Gubernur BI Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati segera meminta pemerintah memberikan penjaminan penuh (blanket guarantee) dana nasabah Bank Century. Usul itu ditolak Kalla. Wapres langsung menelepon Kapolri, memerintahkan agar pemilik Century Robert Tantular ditahan. Tiga jam kemudian, Kapolri melapor bahwa Robert sudah ditahan serta dana Rp 12 triliun yang dilarikan ke luar negeri dibekukan dan dalam proses repratriasi ke Indonesia. ''Untung saja waktu itu punya Wapres Jusuf Kalla yang tegas menolak pengucuran bailout,'' tegas anggota FPDIP DPR Gayus Lumbuun di gedung DPR kemarin (12/11).

Tak heran, ketika Polri dan KPK berseteru soal kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, banyak orang yang kangen dengan solusi ala Jusuf Kalla. Kasus itu diyakini tak akan berlarut-larut bila Kalla masih ada di dalam pemerintah.

Meski tak banyak terdengar, kiprah Kalla dalam mendamaikan konflik terbuka antarlembaga tinggi negara sudah banyak teruji. Konflik terbuka antara Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan tentang audit biaya perkara yang terancam berujung ke proses pidana -Ketua BPK Anwar Nasution sudah melaporkan Ketua MA (ketika itu) Bagir Manan ke Mabes Polri- dapat diselesaikan dengan mediasi Kalla.

Seorang staf Kalla menuturkan, ketika kasus tersebut mulai bergulir ke penyelesaian melalui jalur pengadilan, Kalla segera mengontak Anwar Nasution untuk menawarkan penyelesaian di luar jalur pengadilan. Pada saat yang sama, Kalla pun segera mengontak Bagir Manan. Upaya perdamaian dapat mulus berjalan karena Kalla menggunakan pendekatan melalui jalur HMI. Baik Anwar, Bagir, maupun Kalla ternyata sama-sama pernah bergiat di HMI. Tak heran bila kedua tokoh yang sama-sama keras itu melunak.

Setelah kedua pihak setuju menempuh jalur non pengadilan, proses perdamaian formal selanjutnya diambil alih Presiden SBY dengan mengundang kedua tokoh bertemu di Istana Merdeka. Setelah pertemuan, laporan Anwar ke Mabes Polri dicabut, MA melunak soal audit biaya perkara, dan Presiden SBY mendapat pujian karena dianggap mampu menyelesaikan konflik itu ''secara adat''.  

Kalla tak hanya sekali memberikan solusi soal hukum. Beberapa waktu lalu, Kalla mendapat telepon dari Kepala BKPM Muhammad Luthfi. Dia mengeluhkan ada dua investor asal Singapura yang ditahan di Kepulauan Riau karena tertangkap tangan berjudi kecil-kecilan. Tiga bulan lamanya kasus itu mengendap di meja polisi dan kejaksaan, sementara proyek dan ratusan pegawainya terbengkalai.

Sambil menahan murka, malam itu juga Kalla menelepon Kapolda dan Kajati Kepulauan Riau. Dia meminta agar kasus tersebut diprioritaskan untuk diselesaikan. Dua hari kemudian, kasus itu disidangkan dan dua investor tersebut dibebaskan karena masa penahanannya tepat dengan vonis hakim. Kasus itu sempat menjadi berita yang sangat menonjol di koran terbesar di Singapura, The Straits Times. Kalla mendapatkan julukan Mr Quick Fix dari koran yang diterbitkan Singapore Press Holdings itu.

Rasa kangen kepada Kalla tak hanya dirasakan masyarakat. Puluhan wartawan yang ngepos di Istana Wakil Presiden pun merasa kehilangan salah seorang narasumber terbaik. Kebijakan Wapres Boediono yang membatasi akses informasi dengan sangat selektif menerima tamu maupun menjadi pembicara di forum-forum publik membuat wartawan mati kutu. Bila pada masa Kalla wartawan di Istana Wapres dimanjakan dengan tiga-empat kali rapat sehari, yang setiap rapat selalu menghasilkan keputusan penting, sekarang dua kali sepekan pun sudah dianggap berkah.

Wartawan Istana Wapres yang biasanya mengandalkan press briefing setiap Jumat untuk mencecar soal isu-isu terkini dan mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah kini banyak bengong. Menunggu-nunggu Wapres Boediono memberikan keterangan tentang satu-dua isu ekonomi, kadang kala. (leak)

*)Priyo Handoko ikut memperkaya tulisan ini.


Sumber : Jawa Pos